Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan Australia ini
menjadikannya Negara kepulauan terbesar di dunia, yang menjadikannya
salah satu contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Negara
kita menggunakan perencanaan yang terpusat seperti halnya sistem ekonomi
komando, namun pengalokasian sumber daya tetap diserahkan kepada
kekuatan pasar. Penguasaan aset juga dibedakan berdasarkan
kepentingannya. Untuk faktor produksi yang berkaitan dengan kepentingan
rakyat banyak dikuasai oleh negara, sedangkan untuk faktor produksi yang
tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak boleh
dimiliki oleh swasta (perorangan).
Masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) (1950 – 1966)
Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia ditujukan pada pembangunan dalam
segala bidang namun dalam kenyataannya perekonomian Indonesia malah
semakin parah karen KKN. Setelah kemerdekaan kondisi perekonomian
Indonesia sangat buruk, terjadi inflasi yang sangat tinggi. Dan dalam
perkembangan pada masa sistem ekonomi orde lama terdiri dari 3
perkembangan masa yaitu :
1. Masa Pasca Kemerdekaan ( 1945-1950 )
Pada masa awal kemerdekaan keadaan ekonomi dan keuangan sangat buruk, yang disebabkan oleh :
> Inflasi yang sangat tinggi, terjadi inflasi yang sangat tinggi
karena ada 3 mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu De Javasche Bank,
mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
> Panglima AFNEI ( Allied forces for Netherlands east indies )
mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
> Dan pada bulan oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan uang kertas
baru yaitu ORI ( Oeang Republic Indonesia ) sebagai pengganti uang
jepang.
=> Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, ialah :
- Program Pinjaman Nasional
Dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan juli 1946.
-Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan
kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di
Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh
kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah
sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) 19 januari 1947.
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera ) 1948,
mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa demokrasi liberal adalah masa dimana dalam politik maupun sistem
ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan
pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez
faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum
bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha China.
Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian
Indonesia yang baru merdeka.
3. Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959-1967 )
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 juli 1959, maka Indonesia
menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia
menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah).
dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan
persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan
tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
Kesimpulannya pada masa sebelum orde baru ini terjadinya inflasi yang
sangat tinggi dan juga dikarenakan adanya mata uang yang beredar
dimasyarakat Indonesia sangat banyak. Dan disamping itu juga keadaan
Indonesia pada saat itu juga adanya penjajahan dari negara asing jadinya
perekonomian Indonesia sangat terpuruk.
Masa Orde Baru/Orba (Demokrasi Pancasila) (1966 – 1998)
Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi
kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh
kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut
dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi
Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang
stabil, dan pemerataan pembangunan.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi
perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi,
harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran
fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi
nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi,
lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah
dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia
swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu
dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN
tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.
Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran
defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang
benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan
pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat
berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim
sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.
Prinsip lain yang diterapkan pemerintah Orde Baru adalah prinsip
fungsional. Prinsip ini merupakan pengaturan atas fungsi anggaran
pembangunan dimana pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membiayai
anggaran belanja pembangunan. Karena menurut pemerintah, pembangunan
memerlukan dana investasi yang besar dan tidak dapat seluruhnya dibiayai
oleh sumber dana dalam negeri.
Pada dasarnya kebijakan ini sangat bagus, karena pinjaman yang digunakan
akan membuahkan hasil yang nyata. Akan tetapi, dalam APBN tiap tahunnya
cantuman angka pinjaman luar negeri selalu meningkat. Hal ini
bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk selalu meningkatkan
penerimaan dalam negeri. Dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun
1977, Presiden menyatakan bahwa dana-dana pembiayaan yang bersumber
dari dalam negeri harus meningkat. Padahal, ketergantungan yang besar
terhadap pinjaman luar negeri akan menimbulkan akibat-akibat.
Diantaranya akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi.
Prinsip ketiga yang diterapakan oleh pemerintahan Orde Baru dalam APBN
adalah, dinamis yang berarti peningkatan tabungan pemerintah untuk
membiayai pembangunan. Dalam hal ini pemerintah akan berupaya untuk
mendapatkan kelebihan pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran
rutin, agar dapat dijadikan tabungan pemerintah. Oleh karena itu,
pemerintah dapat memanfaatkan tabungan tersebut untuk berinvestasi dalam
pembangunan.
Secara garis besar perekonomian pada masa Reformasi pemerintah RI adalah sebagai berikut:
a. Pinjaman luar negeri untuk menutup anggaran pemerintah yang defisit
b. Ketergantungan akan pinjaman dana
Masa Reformasi (Demokrasi Liberal) (1998 – sekarang)
Pada masa krisis ekonomi ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde
Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh
pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal
ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi.
Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa
mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum
melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum
ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari
keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan
orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan
mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate
yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya,
kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang
mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan
ekonomi antara lain:
a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada
pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar
negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan
negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban
negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi,
karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi.
Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali
untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan
nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan
kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga
minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor
pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial
kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya
menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk
meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada
bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Secara garis besar perekonomian pada masa Reformasi pemerintah RI adalah sebagai berikut:
a. Ketidak-mampuan memenuhi kewajiban utang LN ( >US $ 5,8 milyar )
b. Privatisasi BUMN
c. Pemberantasan KKN
Referensi:
http://www.ekon.go.id/page/profil1/
http://ekonomikro.blogspot.com/2010/09/kebijakan-ekonomi-pada-masa-orde-lama.html
http://www.oocities.org/hri_d/MataKuliah/PI.html
http://www.ekon.go.id/berita/view/ekonomi-ri-2014-masih.632.html#.Uy4h1s7Pws4
http://www.ekon.go.id/berita/view/pemerintah-serius-bangun.631.html#.Uy4iRc7Pws4
No comments:
Post a Comment